DPN LKLH Terima Buku Panduan Juknis Plasma Dari Kementan RI

DPN LKLH Terima Buku Panduan Juknis Plasma Dari Kementan RI

LABUHANBATU (Jakarta) - Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dirjen BUN Bidang SPPHP memberikan buku pedoman petunjuk teknis tentang Plasma di Kantor Kementerian Pertanian RI di Jakarta pada beberapa waktu yang lalu di sampaikan  Ketua Investigasi Nasional Dewan Pimpinan Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup kepada Media ini pada hari Rabu (25/1/2022) di Kantor DPN LKLH di JL. Abdul Ghani Perum Kaltek  BPKP2 Ciputat Timur  Kota Tangerang Banten.

Darwin Marpaung selaku Ketua Investigasi Nasional  DPN LKLH menyebutkan bahwa pemberian buku panduan tentang plasma tersebut  diterima langsung oleh Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup berdasarkan permohonan DPN LKLH ke Kementerian Pertanian RI pada bulan Juni 2021 yang lalu. 

Dikatakanya , “Sebelum nya kami telah mengantarkan surat kepada kementerian Pertanian RI yang mana pada pokok surat kami tersebut untuk meminta peraturan dan pedomuan juknis tentang plasma perkebunan.  Permohonan ini kita sampaikan ialah berdasarkan Surat Edaran  Menteri Agraria danTata Ruang Nomor 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan Dalam Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat jo Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang  Pengaturan dan Tata cara Penetapan Hak Guna Usaha’’. Ucapnya. 

Hal ini kami laksanakan ialah untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan kepada masyarakat banyak tentang kewajiban-kewajiban perusahaan perkebunan terkhusus  dalam memperpanjang HGU. Sebab tak jarang perusahaan perkebunan yang membandal dalam realisasi plasma ini.  Dalam hal ini tidak sedikit kami mengantongi temuan tentang permainan perusahaan yang enggan merealisasikan plasma nya. Bahkan ada juga perusahaan perkebunan SK Plasmanya ada dari Bupati namun realisasi di lapangan nihil. Ungkapnya.